Program Sarjana Ilmu Pemerintahan

A. Landasan Hukum

  1. Akta Perkumpulan Muhammadiyah, Berdasarkan Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 22 Agustus 1914 No. 81 .
  2. Universitas Muhammadiyah Kendari didirikan berdasarkan Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-HT.01.03.A.165 Tanggal 26 Januari 2004 Tentang Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah.
  3. Universitas Muhammadiyah Kendari juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2001 dengan SK. No.149/D/O/2001 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Kendari di Kendari yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah/PWH Muhammadiyah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Tenggara, Tanggal 30 Agustus 2001.
  4. Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 220/4312/POLPUM, tanggal 22 Desember 2015. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada para Gubernur, Bupati/WaliKota se-Indonesia perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum No. 220/2742/POLPUM, tanggal 30 Juni 2016.
  5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  7. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  8. Permen Ristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
  11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  12. Peraturan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kendari No. 15/KEP/II.3.AU/BPH/D/2014 tentang kepegawaian
  13. Statuta UMK No 52/KEP/I.3/D/2014
  14. Rencana Strategi (Renstra) UMK No. 009/KEP/II.3.AU/C/2012
  15. Pedoman Pendidikan UMK No. 007/KEP/II.AU/B/2014
  16. Surat Keputusan Dekan FISIP No 015/KEP/II.0/DC/2018 tentang visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politi\

 

B. Visi

Menjadi program studi yang unggul di Indonesia Timur Tahun 2022, memiliki daya saing dalam bidang pemerintahan desa berwawasan global yang bertakwa dan berakhlaqul karimah

 

C. Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai kompetensi kelembagaan pemerintahan desa berbasis budaya lokal yang berwawasan global.
  2. Melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, kebijakan dan pelayanan publik serta tata kelola pemeritahan desa.
  3. Melakukan pengabdian pada masyarakat bidang pengembangan sumber daya manusia, kebijakan dan pelayanan publik serta tata kelola pemeritahan desa.
  4. Membangun kerjasama antar lembaga dalam bingkai caturdharma.
  5. Membangun tata kelola kelembagaan dan mengembangkan pembinaan Al Islam dan KeMuhammadiyahan.

 

D. Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dalam menerapkan teori dan konsep pemerintahan desa berdaya saing global sesuai dengan nilai-nilai lokal dan global.
  2. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan keilmuan bidang ilmu pemerintahan dan Ilmu Sosial secara kritis, inovatif dan sistematis.
  3. Menghasilkan lulusan yang profesional dan berwawasan global dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di masyarakat berbasis kewirausaahan.
  4. Menghasilkan lulusan yang dapat membangun jaringan kerja sama dan mampu memberikan solusi kritis, konstruktif terhadap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, baik pada level pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.
  5. Menghasilkan lulusan yang menerapkan nilai-nilai ke-Islaman dan kemuhammadiyahan.

 

E. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UMK memiliki sasaran dan strategi pencapaiandengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Program Studi. Adapun sasaran dan strategi pencapaiandilakukan berdasarkantahapan kurun waktu pencapaiannya. Sasaran Program Studi Ilmu Pemerintahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

  1. Peninjauan dan Penyesuaian Kurikulum KKNI
  2. Penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi
  3. Pengembangan sumber daya manusia
  4. Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian
  5. Peningkatan kualitas karya ilmiah
  6. Melakukan pengabdian pada masyarakat
  7. Membangun kerjasama antar lembaga dalam bingkai catur Dharma
  8. Membangun tata kelola kelembagaan
  9. Mengembangkan pembinaan Al Islam dan KeMuhammadiyahan.